Undang-undang no.30 th.1999 ini menghilangkan ketentuan yang melarang wanita diangkat sebagai arbiter. Selain itu undang-undang ini juga mengatur alternatif penyelesaian sengketa, syarat yang harus dipenuhi arbitrase termasuk pengangkatan arbiter, tata cara dihadapan arbitrase, putusan dan pembatalannya, serta biaya arbitrase.
Recent Posts
-
Musdes RKP Desa Tangkil Tahun Anggaran 2025 26-Sep-2024
-
Monitoring Dan Evaluasi Desa Anti Korupsi 26-Jun-2024
-
18. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi 25-Jun-2024
-
17. Budaya lokal-hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi 25-Jun-2024
-
16. Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa 25-Jun-2024